Lombok Tengah NTB - Rencana kenaikan Tarif PDAM Kabupaten Lombok tengah (Loteng) sebenarnya bukan barang baru, ini bahkan sudah masuk dalam rencana yang harus dijalankan demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Ketua Pemuda Pancasila (PP) Loteng yang juga mantan ketua komisi II DPRD Kabupaten Lombok tengah M. Syamsul Qomar memberi pandangan soal rencana kenaikan tersebut.
Menurutnya, kenaikan tarif bukan hal yang luar biasa karena selama PDAM berdiri kenaikan tarif baru beberapa kali terjadi , kalau bahasa saya bukan kenaikan tapi penyesuaian tarif.
Karena kondisi saat ini tarif lama sudah perlu di sesuaikan dengan pasar dan kebutuhan. Direksi memang harus berani mengambil Langkah ini, jika tidak maka PDAM akan hanya menjadi perusahaan daerah yang " di susui " tanpa ada greget untuk perubahan.
|
Baca juga:
Bahtsul Masail dan Kiai Zaini Mun'im
|
Jangan takut tidak populis jika memang penyesuaian tarif ini akan membawa perusda kita menjadi lebih baik ke depan dan tentu itu keharusan sehingga kita baiknya memberikan kesempatan kepada direksi yang baru ini untuk melakukan manuver kebijakan demi semakin baiknya pelayanan dan sehatnya perusahaan daerah kita ini.
Ia juga mengatakan, Penyesuain tarif nantinya bisa di gunakan untuk pengembangan dan pembangunan mata air baru yang tersedia karena setahu saya untuk membangun dan mengalirkan mata air permukaan membutuhkan dana 20 sampai 40 miliar lebih.
"Kita punya dua sumber mata air permukaan di cerorong pemepek dan danau biru karang sidemen dan itu unlimited tidak terbatas ratusan tahun tidak akan habis, "jelas Mantan Ketua Komisi II DPRD Lombok Tengah ini.
Ia menambahkan, Tadinya mata air kita ada 9 titik karena bencana alam dan debit air yg terus berkurang sisanya tinggal 7 bahkan bisa kurang .
Untuk itu, kata Aktivis ini, terobosan terobosan direksi PDAM kita apresiasi sebagai langkah maju dan berani, kita hormati kritik dari kawan kawan LSM dan NGO sebagai vitamin yang bisa di sampaikan dengan cara cara yang santun dan eleegan .
Syamsul Qomar juga mengaggap tidak perlu ada keributan yang kurang elok di saat ada hearing atau aksi karena justru tidak akan menemukan titik temu pada soal soal yang di permasalahkan tersebut.
"Ayo PDAM buat kanal informasi yang lebih luas gunakan media dan buat juru bicara khusus bisa mengambil kawan kawan media atau wartawan senior untuk urusan ini, "tegasnya.
Ke depan kita berharap pada Direksi ini untuk tetap terbuka dan transparan soal rencana dan kebijakan publik seperti saat ini agar di pertahankan. (Adb)
